Surabaya

Jawa Timur menerapkan PPKM Mikro di seluruh 38 kabupaten/kota. Dana PPKM Mikro di desa berasal dari Dana Desa. Namun, beberapa kabupaten di Jatim, seperti Kabuptaen Blitar mengeluhkan, Dana Desa belum cair, sehingga belum bisa membentuk Posko Desa sebagai fungsi pengawasan penyebaran COVID-19 saat PPKM Mikro.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, ada beberapa regulasi yang dikhawatirkan oleh Bupati dengan kepala desa terkait fungsi Dana Desa dalam PPKM Mikro.

“Jadi posko Desa PPKM Mikro ini pada rapat koordinasi dua hari yang lalu saya menyampaikan kepada Pak Menko Perekonomian sebagai koordinator ini, kemudian ada Wamenkeu ada Pak Mendagri menyampaikan bahwa di Inmendagri nomor 3 Tahun 2021, fungsi posko desa itu ada empat, ada penanganan. ada pencegahan, ada pembinaan ada pendukung,” ujar Gubernur Khofifah usai Rakor Percepatan Penyaluran Dana Desa dan Konsolidasi Pendampingan Desa 2021 dengan Dirjen Kemendes PDTT di Surabaya, Jumat (12/2/2021).

“Tapi di SE Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) nomor 2 itu ada satu, penanganan saja. jadi ini nanti menjadi dispute (perselisihan) di tingkat desa,” lanjut Khofifah.

Pada SE DJPK No 2, lanjut Khofifah, belum sinkron dengan Inmendagri 3 Tahun 2021 terkait PPKM Mikro. Di Inmendagri 3 dijelaskan, PPKM Mikro di desa, dananya berasal dari Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

“Kalau surat DJPK nomor 2 itu hanya penanganan. Nanti kalau ada pemeriksaan kan kasihan yang di tingkat desa karena Inmendagri-nya memerintahkan empat hal yang harus dilakukan Posko Desa PPKM Mikro. Yakni penanganan, pembinaan, pencegahan dan pendukung. Tapi di SE 2 DJPK Kemenkeu itu hanya satu penanganan,” bebernya.

Untuk saat ini, Mantan Mensos RI ini memastikan, perkara Dana Desa PPKM Mikro telah clear. SE DJPK nomor 3 yang baru keluar, sudah sinkron dengan Inmendagri 3 Tahun 2021.

“Lalu akhirnya sudah di-follow up lewat SE DJPK nomor 3. Sudah sekarang sudah terbit SE 3. SE 3 sudah mencantumkan 4 item. Sudah sinkron antara SE 3 DJPK Kemeneku dan Inmendagri 3 2021. Kalau ini sudah sinkron, kepala daerah sudah terkonfirmasi, rasanya posko PPKM Desa sudah lebih masif,” katanya.

“Ketika saya di Lamongan dan Gresik 3 hari lalu, mereka (kepala desa) masih menggunakan kampung tangguh semeru. Karena ada refrensi regulasi yang mereka masih khawatir, masih dispute (perselisihan). Hari ini insyallah semua sudah clear, aturan Posko Desa Mikro. Ini hasil dari rakor ini,” imbuhnya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jatim, M Yasin memastikan, anggaran Dana Desa untuk termin pertama tahun 2021 ini sudah siap.

“Anggarannya sudah ada, sudah siap. Jadi sebenarnya dari sisi regulasi sudah diatur. Karena ini baru, butuh sosialisasi, sudah dikumpulkan semua, Bupatinya, Kepala PMD-nya. Regulasi sudah clear. Dana desa boleh dan harus mendukung PPKM Mikro. Kita percepat dengan SE Gubernur, bersama jajaran Polda dan Pangdam akan bentuk posko desa malam ini,” jelasnya.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments