Surabaya – Pemerintah pusat kembali memperpanjang PPKM Mikro hingga 5 April 2021. Epidemiolog Unair, dr Windhu Purnomo bingung, apa yang dilakukan pemerintah selama PPKM Mikro untuk menekan angka penyebaran COVID-19.

“Saya gak tau PPKM itu cuma nama aja, gak kerasa. Apa sih yang betul-betul dilakukan itu, apa cuma kalau nama aja ya gak papa. Tapi mau diperpanjang kek atau apa, saya gak tahu, kegiatannya yang nyata itu apa, ndak terlalu jelas,” ujar Windhu saat dikonfirmasi detikcom, Senin (22/3/2021).

Windhu mengaku pernah melihat tempat yang memang menerapkan PPKM Mikro. Namun, jumlahnya sedikit. Bahkan, ia tidak bisa membedakan antara PPKM Mikro dengan kondisi new normal tanpa PPKM.

“Bahwa memang ada beberapa tempat yang serius ada, di tingkat RT, RW. Tapi sebagian besar saya gak melihat. Gak ada bedanya sama sebelum tidak PPKM,” tegasnya.

Ia lantas membandingkan dengan diterapkannya PSBB di Jatim saat awal masa pandemi. Saat itu, penerapan PSBB terlihat nyata dan banyak yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka penyebaran COVID-19.

“Beda sama PSBB, dulu di jalan kegiatan. Namanya pembatasan dulu kelihatan. Ini gak kelihatan, saya gak ngerti bedanya, ada PPKM Mikro atau tidak. Kalau diomong lockdown mikro, apa benar memang RT tertentu yang misalnya dinyatakan merah atau oranye memang benar betul melakukan lockdown? Kalau yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat di tingkat bawah saya setuju. Apakah memang betul di daerah PPKM Mikro itu dilakukan? Ndak lihat juga secara nyata, persisnya apa,” bebernya.

Terkait klaim kasus COVID-19 harian menurun saat PPKM Mikro di sejumlah daerah khususnya Jatim, Windhu mempertanyakan soal testing.

“Kasus turun, apakah diikuti dengan testing tinggi? Sekarang di Puskesmas fokusnya vaksin, bukan testing dan tracing. Padahal itu merupakan pokok yang harus tetap dilakukan,” terangnya.

Dirinya menambahkan, bila kasus COVID-19 dikatakan menurun, angka positivity rate harusnya sudah di bawah 5 persen.

“Sedangkan saat ini memang menurun, namun masih di kisaran 15 persen secara nasional. Jadi, mau diperpanjang atau tidak ya monggo saja, karena saya tidak melihat (kegiatannya untuk menekan kasus COVID-19),” pungkasnya.

Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro hingga 5 April mendatang. Kebijakan ini akan diperluas ke 5 provinsi.

Lima provinsi tambahan yang akan menerapkan PPKM mikro adalah Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, instruksi Mendagri hanya diberikan untuk Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali. Pada 22 Maret kemarin ditambah 3 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur.

(iwd/iwd)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments